Graha Mangkalan
Phone 1 : 0361-8045927
Phone 2 : 081236249999
Email : ud_mangkalan@yahoo.co.id

Anggota REI Didesak Segera Bangun Rusunami

Anggota REI Didesak Segera Bangun RusunamiPresiden Susilo Bambang Yudhoyo telah mencanangkan pembangunan seribu tower rumah susun sederhana milik (rusunami) pada 5 April 2007. Ini merupakan jawaban atas tingginya kebutuhan hunian di perkotaan dengan harga terjangkau.

Setelah dicanangkan, para pengembang ramai-ramai membangun rusunami. Namun, kebijakan pemerintah pusat ternyata tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah proyek rusunami disegel karena perizinan dianggap belum lengkap. Seperti yang terjadi di Jakarta.

Itu masih ditambah dengan belum jelasnya mekanisme subsidi perumahan yang baru lewat pola fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada awal tahun ini. Kondisi ini makin menyebabkan tidak jelasnya pembangunan rusunami, bahkan sempat jalan di tempat. Untuk menyiasati situasi sulit yang dialami banyak pengembang mengonsep kembali rusunami menjadi apartemen sederhana hak milik (anami) .

Kini setelah program FLPP berjalan, pembangunan rusunami diharapkan bisa dilanjutkan kembali. Sebab, kebutuhan rusunami cukup besar. 'Kami mendorong para pengembang anggota REI untuk segera membangun rusunami, terutama bagi yang sudah memiliki izin,' kata Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Setyo Maharso, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/12).

Menurutnya, REI sebagai induk organisasi para pengembang memang terpanggil untuk mendorong anggota untuk segera membangun rusunami khususnya di kota-kota besar. Diharapkan perizinan proyek bisa didapatkan seiring dengan pelaksanaan pembangunan.

Beberapa pengembang anggota REI memang sempat terkena denda pembangunan oleh Pemprov DKI karena sudah membangun rusunami namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 'Sampai saat ini pengenaan denda pembangunan rusunami masih menjadi permasalahan yang serius,' tutur Maharso.

Di Jabodetabek pada saat ini ada sekitar 149 tower rusunami yang sudah mendapatkan izin dengan jumlah unit sekitar 90 ribu. Tahun ini hingga awal Desember sudah diserahterimakan sebanyak 12 ribu unit rusunami. Pihaknya optimistis tahun depan pembangunan rusunami bisa lebih lancar. Sebab program FLPP sebagai pendukung pembiayaan kepemilikan unit rusunami kini sudah berjalan. Pangsa pasarnya juga masih besar.

Selain di Jakarta, rusunami juga akan dikembangkan di Bandung, Surabaya, dan Makassar karena permintaannya cukup tinggi.'Kami terus melakukan koordinasi dengan Menpera untuk menginventarisasi berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan rusunami sekaligus mencari solusinya,' terang Maharso.

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, mengatakan, pemerintah akan tetap mendorong pembangunan rusunami karena merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan rumah di kota-kota besar. Apalagi harga tanah di perkotaan juga semakin tinggi. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk di perkotaan menjadikan kebutuhan rumah menjadi sangat penting.

Pembangunan rusunami di sejumlah kawasan bisnis di kota-kota besar diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat karena jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja bisa lebih dekat.'Makin banyak rusunami yang dibangun di kawasan bisnis tentu dapat mengurangi mobilitas penduduk. Kalau mobilitas penduduk tidak terlalu tinggi arus transportasi tidak terlalu padat atau macet,' katanya.

Aturan perpajakan
Agar masyarakat menengah ke bawah bisa menjangkau harga rusunami, kata Menpera, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan FLPP. Dengan demikian masyarakat bisa membeli unit rusunami dengan cicilan tetap selama 15 tahun. Suku bunga yang ditetapkan juga di bawah 10 persen sehingga meringankan konsumen.

'Saya berharap dengan suku bunga rendah dan cicilan tetap lewat program FLPP, masyarakat bisa menjangkau harga rusunami sejak awal hingga jangka waktu KPR berakhir,' terang Menpera.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI, Eddy Husy, mengatakan, untuk memperlancar pembangunan rusunami maka perlu dilakukan sinkronisasi batasan harga terkait pengenaan PPN sebesar 10 persen dan PPh final sebesar satu persen. Hal itu perlu disesuaikan dengan ketentuan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pola FLPP.

'Sinkronisasi ini penting agar program KPR untuk rusunami dan rumah sejahtera tapak lewat FLPP dapat berjalan lebih optimal,' katanya. Skim KPR dengan FLPP, lanjutnya, tidak mengatur tentang batasan harga jual rusunami. Yang diatur adalah maksimum KPR yang bisa diberikan, yaitu sebesar Rp 135 juta. Sementara aturan lama menyebutkan, harga jual rusunami yang bisa mendapat subsidi sebesar Rp 144 juta. Dengan aturan lama konsumen dibebaskan PPN 10 persen dan pengembang bebas PPh final satu persen.

'Pola FLPP tidak membatasi harga jual rusunami. Jadi, mungkin saja harganya di atas Rp 144 juta. Tapi jika itu terjadi konsumen akan dikenakan PPN 10 persen dan pengembang terkena PPh final satu persen sesuai dengan aturan lama. Karena itu, aturan lama tersebut perlu direvisi sesuai dengan kebijakan pola FLPP yang baru,' jelas Eddy.

sumber: www.republikaonline.com